Solusi Pengelolaan Pajak Daerah Kota/Kabupaten
SmartGov merupakan satu portal aplikasi yang terdiri berbagai jenis pajak seperti PBB-P2, BPHTB, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Parkir, Pajak Hiburan, Pajak Mineral, Pajak Walet, Pajak Air Tanah, Pajak Reklame, HKPD, PBJT, serta Retribusi menjadi satu kesatuan.
SmartGov bertujuan untuk mempermudah pemerintah daerah yang ada di Indonesia dalam pengelolaan berbagai jenis pajak tersebut seperti pelaporan, pendataan, pemetaan, penetapan, penerimaan, maupun pemberkasaan. Sistem ini juga membantu pemerintah daerah dalam mendapatkan data secara real atau actual baik target pencapaian maupun realisasi penerimaan yang dapat diintegrasikan dengan pihak bank daerah setempat. Lalu sistem ini juga memberikan validitas data terkait layanan yang sudah terintegrasi dengan BPN maupun BSRE. Untuk capaian SmartGov sampai saat ini berjumlah 80+ pemerintah daerah kabupaten maupun kota, dengan beragam jenis pajak beragam fitur yang digunakan.
solusi
Solusi yang kami tawarkan
Sistem Penerimaan Opsen PKB
Sistem Penerimaan Opsen PKB
Solusi ini dirancang khusus untuk membantu Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penerimaan pembayaran dan melakukan rekonsiliasi Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang disalurkan oleh Pemerintah Provinsi secara berkala dan berkelanjutan. Sejalan dengan implementasi desentralisasi fiskal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD).
- Penerimaan PKB: Sistem dapat menerima data pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor secara langsung berdasarkan hasil rekonsiliasi yang disampaikan oleh Pemerintah Provinsi.
- Dashboard Integrasi: Sistem menyediakan dashboard yang menampilkan berbagai informasi penerimaan berdasarkan data yang terintegrasi dari Pemerintah Provinsi sehingga memudahkan proses monitoring oleh Pemerintah Daerah.
- Laporan yang Efektif: Sistem menyediakan laporan yang informatif dan terstruktur berdasarkan data penerimaan yang diperoleh, sehingga memudahkan Pemerintah Daerah dalam melakukan analisis dan pelaporan.
Klien
pemerintah daerah
Kab. Badung
Kab. Bandung
Kota Denpasar