Solusi Pengelolaan Pajak Daerah Kota/Kabupaten

SmartGov merupakan satu portal aplikasi yang terdiri berbagai jenis pajak seperti PBB-P2, BPHTB, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Parkir, Pajak Hiburan, Pajak Mineral, Pajak Walet, Pajak Air Tanah, Pajak Reklame, HKPD, PBJT, serta Retribusi menjadi satu kesatuan. 

SmartGov bertujuan untuk mempermudah pemerintah daerah yang ada di Indonesia dalam pengelolaan berbagai jenis pajak tersebut seperti pelaporan, pendataan, pemetaan, penetapan, penerimaan, maupun pemberkasaan. Sistem ini juga membantu pemerintah daerah dalam mendapatkan data secara real atau actual baik target pencapaian maupun realisasi penerimaan yang dapat diintegrasikan dengan pihak bank daerah setempat. Lalu sistem ini juga memberikan validitas data terkait layanan yang sudah terintegrasi dengan BPN maupun BSRE. Untuk capaian SmartGov sampai saat ini berjumlah 80+ pemerintah daerah kabupaten maupun kota, dengan beragam jenis pajak beragam fitur yang digunakan.

solusi

Solusi yang kami tawarkan

Sistem Penagihan Offline Mobile

Solusi ini dirancang untuk membantu Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan pembayaran pajak yang lebih optimal kepada wajib pajak. Sistem ini dapat digunakan pada wilayah-wilayah yang memiliki keterbatasan atau koneksi internet yang kurang stabil, sehingga proses penagihan dan pembayaran pajak tetap dapat dilakukan secara efektif. Selain itu, sistem ini juga didukung dengan printer Bluetooth yang memudahkan petugas dalam mencetak bukti pembayaran atau struk secara langsung di lapangan.

Akses yang Mudah dan Cepat: Sistem berbasis mobile sehingga memudahkan petugas dalam melakukan proses penagihan dan pencatatan pembayaran pajak secara langsung di lapangan dengan cepat dan efisien.
Termonitoring satu sistem: Data hasil penagihan dan pembayaran yang dilakukan secara offline akan tersinkronisasi ke dalam sistem utama sehingga seluruh aktivitas tetap dapat dimonitor oleh Pemerintah Daerah.
Sesuai dengan Pemerintah Daerah: Sistem dirancang untuk mendukung proses penagihan pajak daerah secara fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebijakan serta kebutuhan operasional Pemerintah Daerah.

Klien

pemerintah daerah

Kab. Badung

Kab. Bandung

Kota Denpasar