Solusi Pengelolaan Pajak Daerah Kota/Kabupaten
SmartGov merupakan satu portal aplikasi yang terdiri berbagai jenis pajak seperti PBB-P2, BPHTB, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Parkir, Pajak Hiburan, Pajak Mineral, Pajak Walet, Pajak Air Tanah, Pajak Reklame, HKPD, PBJT, serta Retribusi menjadi satu kesatuan.
SmartGov bertujuan untuk mempermudah pemerintah daerah yang ada di Indonesia dalam pengelolaan berbagai jenis pajak tersebut seperti pelaporan, pendataan, pemetaan, penetapan, penerimaan, maupun pemberkasaan. Sistem ini juga membantu pemerintah daerah dalam mendapatkan data secara real atau actual baik target pencapaian maupun realisasi penerimaan yang dapat diintegrasikan dengan pihak bank daerah setempat. Lalu sistem ini juga memberikan validitas data terkait layanan yang sudah terintegrasi dengan BPN maupun BSRE. Untuk capaian SmartGov sampai saat ini berjumlah 80+ pemerintah daerah kabupaten maupun kota, dengan beragam jenis pajak beragam fitur yang digunakan.
solusi
Solusi yang kami tawarkan
Sistem Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
Sistem Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
Solusi ini dirancang untuk menjembatani komunikasi dan pertukaran data antara Wajib Pajak yang dibantu oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)/Notaris, Bank, serta Pemerintah Daerah melalui satu sistem digital. Sistem ini dilengkapi dengan berbagai fitur yang mendukung proses pelayanan yang cepat, transparan, dan akuntabel, serta dapat disesuaikan dengan peraturan daerah yang berlaku. Selain itu, sistem ini juga telah mendukung implementasi Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan Undang-Undang HKPD.
- Konfigurasi yang Fleksibel: Sistem dapat dikonfigurasi sesuai dengan alur kerja Pemerintah Daerah, termasuk penggunaan referensi dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh daerah masing-masing.
- Integrasi Data: Sistem telah mendukung integrasi data dengan pihak-pihak yang menjadi mitra utama dalam proses layanan, seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN), perbankan, serta instansi terkait lainnya.
- Fitur Lengkap: Sistem menyediakan berbagai fitur yang mendukung proses validasi, verifikasi, serta konfirmasi data yang dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah dalam pengelolaan BPHTB.
- Laporan Akuntabel: Sistem menghasilkan laporan yang terstruktur dan akurat sehingga dapat digunakan oleh Pemerintah Daerah dalam proses pelaporan kepada instansi terkait, termasuk Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Klien
pemerintah daerah
Kab. Badung
Kab. Bandung
Kota Denpasar