Solusi Pengelolaan Pajak Daerah Kota/Kabupaten

SmartGov merupakan satu portal aplikasi yang terdiri berbagai jenis pajak seperti PBB-P2, BPHTB, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Parkir, Pajak Hiburan, Pajak Mineral, Pajak Walet, Pajak Air Tanah, Pajak Reklame, HKPD, PBJT, serta Retribusi menjadi satu kesatuan. 

SmartGov bertujuan untuk mempermudah pemerintah daerah yang ada di Indonesia dalam pengelolaan berbagai jenis pajak tersebut seperti pelaporan, pendataan, pemetaan, penetapan, penerimaan, maupun pemberkasaan. Sistem ini juga membantu pemerintah daerah dalam mendapatkan data secara real atau actual baik target pencapaian maupun realisasi penerimaan yang dapat diintegrasikan dengan pihak bank daerah setempat. Lalu sistem ini juga memberikan validitas data terkait layanan yang sudah terintegrasi dengan BPN maupun BSRE. Untuk capaian SmartGov sampai saat ini berjumlah 80+ pemerintah daerah kabupaten maupun kota, dengan beragam jenis pajak beragam fitur yang digunakan.

solusi

Solusi yang kami tawarkan

Sistem Informasi Perpajakan dan Tarif (SIPPT)

Solusi ini dirancang untuk membantu Pemerintah Daerah dalam melakukan penilaian terhadap objek bangunan PBB secara individual berdasarkan formulasi yang mengacu pada Peraturan Daerah yang berlaku. Sistem ini dapat diintegrasikan dengan sistem perpajakan daerah lainnya maupun digunakan secara mandiri sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah. Selain itu, sistem ini juga memberikan rekomendasi penilaian yang dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam penetapan PBB.

Referensi Lengkap: Sistem menyediakan berbagai referensi yang dibutuhkan dalam proses penilaian objek pajak, sehingga memudahkan Pemerintah Daerah dalam melakukan pengolahan data.
Formula perhitungan Pemerintah Daerah: Sistem mendukung penerapan formula perhitungan yang dapat disesuaikan dengan ketentuan dan parameter yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
Laporan Terstruktur: Sistem menyediakan laporan yang tersusun secara sistematis dan informatif sehingga memudahkan Pemerintah Daerah dalam melakukan evaluasi, analisis, serta pengambilan keputusan terkait penilaian bangunan objek pajak PBB.

Klien

pemerintah daerah

Kab. Badung

Kab. Bandung

Kota Denpasar